Tarif PNBP

Tidak ada komentar 536 views
Tarif PNBP,5 / 5 ( 1voting )

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terbitnya Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 yang memuat besaran tarif pelayanan yang berlaku di Kepolisian.

Selain perubahan tarif, terdapat beberapa item yang ditambahkan antara lain tentang Pengesahan STNK, Nomor Polisi Kendaraan Pilihan, STRP dan TNRP (lintas batas) dan SIM golongan C1 dan C2.

“Perubahan tarif sesuai PP tersebut mulai berlaku setelah tiga puluh hari, terhitung sejak tanggal diundangkan atau tanggal 6 Januari 2017,” ujar Kasatlantas Polres Trenggalek, AKP Heru Sudjio, SH.

Apabila dibandingkan dengan PP terdahulu, terdapat beberapa kenaikan tarif yang cukup signifikan diantaranya surat mutasi menjadi Rp 150.000 untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3, dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sebesar Rp 250.000. Tarif SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) juga mengalami kenaikan dari Rp. 10.000 berubah menjadi Rp 30.000.

“Saat ini sedang kami sosialisasikan kepada masyarakat luas,” tandas Kasatintelkam AKP Katimun yang tarif pelayanan di satuannya juga mengalami kenaikan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 ini, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

  1. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru;
  2. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM);
  3. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;
  4. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
  5. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  6. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK);
  7. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  8. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  9. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
  10. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
  11. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
  12. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
  13. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
  14. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  15. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
  16. Pelatihan Keterampilan Perorangan;
  17. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  18. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
  19. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;
  20. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
  21. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;
  22. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
  23. Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
  24. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI;
  25. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  26. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan
  27. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu.

Untuk keterangan lebih lengkap tentang penjelasan dan besaran kenaikan tarif PNBP sebagaimana PP Nomor 60 Tahun 2016 bisa diunduh disini.