Polres Trenggalek Gelar Konsultasi Publik Bidang Pelayanan, Ini Yang Dibahas

oleh -267 views

Polres Trenggalek – Konsistensi jajaran Polres Trenggalek dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik memang patut di acungi jempol. Selain menerapkan standar pelayanan prima yang berbasis kepuasan masyarakat, Polres Trenggalek juga membuka ruang bagi masyarakat luas untuk turut berpartisipasi melakukan perbaikan.

Guna mewujudkan hal tersebut, Polres Trenggalek hari ini menggelar Forum Konsultasi Publik yang diikuti oleh segenap pengemban fungsi pelayanan berikut operator dan petugas pelaksana antara lain Satintelkam, Satlantas, Satrekrim, Sattahti dan SPKT. Rabu, (1/11).

Selain dari internal, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah perwakilan masyarakat meliputi kalangan akademisi, media massa, tokoh masyarakat dan pemuda serta penggeiat ekonomi yang beroperasi di Kabupaten Trenggalek.

Dalam acara yang mengambil tempat di Rupatama Mapolres tersebut diawali dengan paparan dari masing-masing kepala satuan yang membidangi pelayanan publik terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme pelayanan hingga pengawasan maupun sarana komplain.

Kapolres Trenggalek AKBP Gathut Bowo Supriyono, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Kabagren Kompol Sri Yuliastuti, S.H. mengungkapkan, pelayanan yang bagus adalah pelayanan yang tidak hanya efektif efisien tetapi juga berkembang sesuai dengan harapan masyarakat.

“Oleh sebab itu, kita juga perlu mendengarkan bagaimana pendapat masyarakat agar pelayanan yang diberikan benar-benar bisa optimal” Ujarnya.

Menurutnya, komunikasi dua arah antara pelaksana pelayanan dengan masyarakat ini sangat penting sehingga tidak hanya sebagai objek semata tetapi lebih dari itu turut berpartisipasi mengembangkan pelayanan kea rah yang lebih baik. Outcomenya adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan semakin meningkat.

Dari diskusi terbuka tersebut, beberapa perwakilan ekternal menyampaikan sejumlah saran dan masukan diantaranya terkait dengan penyederhanaan mekanisme pelayanan, penambahan sarana prasarana pendukung yang lebih memadai serta pelatihan khusus bagi petugas pelayanan.

“Hasil dari konsultasi publik ini nantinya kita gunakan sebagai dasar menentukan kebijakan pelayanan, termasuk diantaranya adalah penyusunan dan pengembangan SOP yang kekinian, terupdate dan lebih konprehensif.” Pungkasnya.